Posted by Regulasi dan Hukum Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia – Teknologi blockchain telah menjadi tren global yang telah banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Dalam penggunaannya, teknologi blockchain memiliki beberapa implikasi hukum dan regulasi yang perlu diperhatikan oleh para pengguna dan pelaku bisnis di Indonesia.
Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai regulasi dan hukum terkait teknologi blockchain di Indonesia. Hal ini penting untuk dipahami oleh para pelaku bisnis dan juga masyarakat luas agar dapat menggunakan teknologi blockchain secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca Juga Blockchain dilarang di Indonesia ? berikut alasannya
Beberapa Peraturan dan Regulasi Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia antara lain:
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang dijalankan oleh Bank Indonesia
Peraturan ini memuat beberapa hal terkait dengan teknologi blockchain, di antaranya adalah:
- Penggunaan teknologi blockchain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bank Indonesia memonitor penggunaan teknologi blockchain oleh penyelenggara jasa pembayaran dan memastikan bahwa keamanan dan integritas sistem terjaga.
- Penyelenggara jasa pembayaran yang menggunakan teknologi blockchain harus memiliki infrastruktur yang memadai dan terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Penyelenggara jasa pembayaran yang menggunakan teknologi blockchain harus mematuhi persyaratan terkait dengan penggunaan data dan privasi konsumen.
- Bank Indonesia dapat melakukan pengujian terhadap sistem teknologi blockchain yang digunakan oleh penyelenggara jasa pembayaran.
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penggunaan teknologi blockchain di Indonesia dapat terjamin keamanannya dan dapat mendukung perkembangan industri fintech di Indonesia.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa lembaga jasa keuangan yang akan menerapkan teknologi blockchain harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain:
- Prinsip kehati-hatian:
lembaga jasa keuangan harus memastikan bahwa penerapan teknologi blockchain tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kepentingan konsumen. - Prinsip transparansi:
lembaga jasa keuangan harus memastikan bahwa penerapan teknologi blockchain tidak melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. - Prinsip privasi dan keamanan:
lembaga jasa keuangan harus memastikan bahwa penerapan teknologi blockchain tidak mengancam privasi dan keamanan data konsumen. - Prinsip efisiensi dan efektivitas:
lembaga jasa keuangan harus memastikan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan.
Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan yang akan menerapkan teknologi blockchain, termasuk di antaranya adalah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi yang baik dan benar.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
Aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik di Indonesia. Peraturan ini juga berlaku untuk transaksi menggunakan teknologi blockchain.
Dalam peraturan ini, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi blockchain, di antaranya adalah:
- Penyelenggara sistem transaksi elektronik wajib menyediakan informasi dan transparansi terhadap teknologi yang digunakan, termasuk teknologi blockchain.
- Transaksi elektronik menggunakan teknologi blockchain harus memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, keamanan, dan keterbukaan.
- Transaksi elektronik menggunakan teknologi blockchain harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Penyelenggara sistem transaksi elektronik wajib memastikan bahwa teknologi yang digunakan aman dan terhindar dari kebocoran data atau serangan siber.
- Penyelenggara sistem transaksi elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia jika ingin menggunakan teknologi blockchain dalam layanan keuangannya.
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penggunaan teknologi blockchain di Indonesia dapat berjalan dengan aman, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PMSE ini mencakup perdagangan melalui aplikasi e-commerce, marketplace, dan platform perdagangan lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
Dalam PMSE ini, terdapat beberapa ketentuan mengenai transaksi melalui sistem elektronik, antara lain mengenai identitas pengguna sistem elektronik, persetujuan transaksi, penyelesaian transaksi, penyelesaian sengketa, penggunaan data dan informasi oleh penyelenggara, serta tanggung jawab penyelenggara.
Secara khusus, PMSE ini juga mengatur mengenai transaksi perdagangan menggunakan teknologi blockchain. Dalam hal ini, PMSE menetapkan bahwa transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi blockchain harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan, integritas, dan keterbukaan.
PMSE ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik serta mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.
Kesimpulan
Dalam kesimpulan, regulasi dan hukum terkait teknologi blockchain di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Beberapa peraturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan penggunaan teknologi blockchain di Indonesia dilakukan secara aman dan terpercaya, serta untuk menghindari penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan kriminal atau ilegal.
Baca Juga Alasan Blockchain Baru Viral di Tahun 2021?
Disclaimer
Sebagai Penulis, saya hanya memberikan informasi secara umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau saran dari ahli yang berkualifikasi. Informasi yang saya berikan mungkin tidak lengkap, akurat, atau terbaru. Penggunaan informasi apa pun yang Anda terima melalui saya sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi dari saya. Jika Anda memerlukan saran atau bantuan yang lebih spesifik, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli terkait. – Regulasi dan Hukum Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia
Referensi
Berikut beberapa referensi terkait regulasi dan hukum terkait teknologi blockchain di Indonesia:
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Harap dicatat bahwa daftar ini tidak lengkap dan masih ada banyak sumber referensi lainnya terkait regulasi dan hukum terkait teknologi blockchain di Indonesia. – Regulasi dan Hukum Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia
